Legislator Minta BUMN Perhitungkan Dampak Melemahnya Rupiah

06-09-2018 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI, Dwie Aroem Hadiatie saat RDP dengan Deputi Bidang Usaha Pertambangan di Senayan (06/09). Foto: Eno/km

 

 

Anggota Komisi VI DPR RI Dwie Aroem Hadiatie mengatakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hendaknya mulai menghitung asumsi dampak atau kerugian yang dialami perusahaan BUMN, terkait dengan melemahnya mata uang rupiah, termasuk seberapa jauh perusahaan tersebut dapat bertahan menghadapi penguatan dolar Amerika Serikat (AS).

 

“Terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia terkini, perlu juga Kementerian BUMN atau perusahaan BUMN mulai menghitung dan mempertimbangkan asumsi apabila nilai tukar rupiah melemah, terutama yang memiliki beban subsidi atau public service obligation (PSO),” papar Aroem, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (06/9/2018).

 

Politisi Partai Golkar ini mengkhawatirkan keberlangsungan perusahaan-perusahaan BUMN di masa depan, dengan semakin menguatnya mata uang dolar AS terhadap rupiah yang kini mencapai Rp 15.100  per dolar AS. Kementerian BUMN harus bergerak cepat dalam menyelamatkan aset negara.

 

“Saya khawatir dengan perusahaan-perusahaan BUMN, terkait semakin menguatnya mata uang dolar AS terhadap rupiah. Bagaimana kondisi keuangan perusahaan BUMN kedepannya, apabila dolar mencapai hingga Rp16.000? Atau sampai titik berapa BUMN-BUMN ini dapat bertahan dengan baik? Kementerian BUMN harus bergerak cepat,” imbuhnya.

 

Lebih lanjut politisi dapil Lampung itu berpendapat, setiap perusahaan yang ada di bawah naungan Kementerian BUMN harus mempunyai strategi dalam meningkatkan kinerja, agar dapat mencapai target pendapatan dan persentase kesanggupan pemberian dividen.

 

“Perusahaan BUMN-BUMN harus mempunyai strategi yang bagus dalam meningkatkan kinerja, agar target pendapatan yang sudah ditentukan dapat tercapai. Dan persentase kesanggupan pemberian dividen juga harus disampaikan ke Komisi VI DPR RI,” pesan Aroem. (tn/sf)*

BERITA TERKAIT
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...